REFLEKSI SEJARAH ANEKSASI 1 MEI 1963-2017

ANEKSASI VS INTEGRASI 

 WEST PAPUA

 KE DALAM NKRI

 Oleh : Robby Wasini.

 

Sejarah telah mencatat bahwa tanggal 1 mei 1963 adalah peristiwa dimana kongkalikong Belanda, Indonesia, Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saling memperkokoh telah menyepakati dan menyetujui memberi kemudahan kepada bangsa Indonesia untuk menganeksasi (merampok) kedaulatan bangsa Papua Barat secara paksa. Orang asli Papua Barat yang belum memahami terhadap perjuangan kemerdekaan papua barat tentu akan mengenang 1 mei sebagai tanggal dimana negara Indonesia berhasil merebut kembali wilayah papua barat ke pangkuan ibu pertiwi (integrasi), namun rakyat pribumi papua barat yang pro aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa West Papua meyakini 1 mei sebagai tanggal dimana menerima tamu yang tidak diundang dan pencuri kedaulatan (Aneksasi) teritori west papua. Argumentasi mendasar bangsa Indonesia dan PBB melanggar prosedural mekanisme hukum internasional adalah berdasarkan piagam PBB bab 12 piagam (konstitusi) PBB telah menerima tanggung jawab hukum untuk bertanggung jawab penuh menyelesaikan sengketa teritori west papua. Salah satu jenis wilayah perwalian adalah koloni yang PBB telah memutuskan untuk administrasi berdasarkan pasal 85 dan bab XII dari piagam PBB sesuai dengan pasal 77 bagian 1 ( c) bab XII. Piagam PBB membutuhkan PBB untuk melindungi wilayah kepercayaan dibawah artikel 76, 87, dan 88 sampai wilayah-wilayah telah menjadi angota PBB yang telah disepakati dalam pasal 78 piagam PBB. Meskipun PBB telah memutuskan pada tahun 1963 untuk menarik diri dari papua barat dan memungkinkan Indonesia untuk menduduki koloni, PBB (Dewan Keamanan ) masih diperluhkan untuk latihan artikel 76 (untuk melindungi hak asasi manusia), 87( untuk mendengar petisi), dan 88 (untuk memantau kondisi) di papua barat hingga papua barat menjadi sesama anggota PBB yang telah disepakati dalam pasal 78 piagam PBB. Papua barat menjadi wilayah perwalian PBB ketika Majelis Umum membuat resolusi 1752 (XVII) menyetujui pendudukan PBB dan administrasi Irian Barat sebagai pasal 85 piagam PBB memungkinkan Majelis Umum  dapat dilakukan.

Tahun 1963 PBB dibawah UNTEA telah menyerahkan kekuasaan penuh kepada bangsa Indonesia namun hanya bentuk kekuasaan administrasi, bukan kekuasaan kedaulatan wilayah hingga melaksanakan plebisit Act Of Free Choice atau versi Indonesia adalah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969 sesuai kesepakatan perjanjian New York, sedangkan untuk kedaulatan wilayah masih dibawah kekuasaan dan Kontrol PBB. Artinya bangsa Indonesia merupakan sub komite PBB mempunyai keharusan melaksanakan tanggung jawab administrasi yang diberikan oleh PBB dan melaksanakan sesuai prosedur hukum internasional dari tanggal 1 mei 1963-1969 namun bangsa Indonesia sebelum mendapatkan kekuasaan kedaulatan wilayah sudah melakukan mobilisasi umum dengan kekuatan militer telah menyerang teritori west papua dan sejumlah instrument hukumnya serta menutup rantai demokrasi.

tulisan ini tidak menjelaskan sejarah aneksasi dan integrasi secara mendetail melainkan hanya sebatas penjelasan tentang makna aneksasi dan integrasi dalam pandangan orang papua itu sendiri berdasarkan sejumlah literatur sumber-sumber sejarah yang ada.

1.   ANEKSASI WEST PAPUA KE PANGKUAN NKRI

Mayoritas Rakyat Papua Barat meyakini bahwa peristiwa 1 mei 1963 adalah peristiwa aneksasi (pencaplokan) negara west papua dan awal mula terbukanya gerbang pemusnahan etnis Melanesia hingga sekarang, karena berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada west papua pernah melahirkan embrio negara namun gagal memasukan dan diakui menjadi salah satu bangsa berdaulat di lingkungan internasional hanya karena akibat nafsu kekuasaan kedaulatan oleh Belanda, Indonesia dan Amerika Serikat akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) eksekusi resolusi yang keliru. kekeliruan bangsa Indonesia dan PBB adalah karena sama-sama didirikan dalam tahun yang sama, yaitu tahun 1945 maka dalam memutuskan sengketa west papua tentu diperhadapkan pada dua situasi kepentingan pada masa sesudah perang dunia ke II yaitu Indonesia mempunyai motifasi anti kolonialisme dan nafsu kekuasaan kedaulatan sementara PBB mempunyai motifasi anti perang dan nafsu perdamaian dunia maka yang terjadi adalah bukanya menyelamatkan kepentingan dan nasib bangsa west papua melainkan menyelamatkan kepentingan bangsa Indonesia. Rakyat papua barat yang memaknai aneksasi mempunyai landasan sejarah yang dapat mengetahui, memahami kesalahan dan kebenaran secara mendetail sejumlah peristiwa-peristiwa sejarah sengketa status politik west papua. 1 mei  adalah hari aneksasi  kedaulatan bangsa west papua oleh karena itulah rakyat papua Barat terus menyuarakan kepada pihak-pihak yang pernah intervensi untuk dapat meluruskan kembali kesalahan tanggung jawabnya.

2.    INTEGRASI WEST PAPUA KE PANGKUAN IBU PERTIWI (NKRI)

Rakyat Papua Barat yang meyakini peristiwa tanggal 1 mei 1963 sebagai peristiwa integrasi wilayah Papua Barat kedalam pangkuan Ibu Pertiwi (NKRI) sampai dengan sekarang adalah karena bangsa Indonesia mengekalkan sejarah nasional Indonesia hanya sebatas pada peristiwa-peristiwa yang membenarkan kemenangan bangsanya. Sedangkan peristiwa-peristiwa kesalahan bangsanya tidak termuat dalam sejarah dan diajarkan kepada generasi di pendidikan formal maupun non formal di West Papua bahkan daerah lain di Indonesia akibatnya mayoritas rakyat papua memahami bahwa yang diajarkan bangsa Indonesia dalam sejarah nasional Indonesia adalah benar adanya maka tanggal 1 mei mengakui dan memperingati sebagai hari integrasi.

Rakyat papua diperhadapkan pada dua pemahaman makna bersejarah yang lahir, tumbuh, berkembang dan akan hidup terus dari masa ke masa yaitu makna Aneksasi dan makna Integrasi. Aneksasi merupakan pengambilan dengan paksa, penyerobotan, pencaplokan tanah (wilayah) orang (negara) lain untuk disatukan dengan tanah (negara) sendiri. Sedangkan integrasi merupakan pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat atau penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. Berdasarkan pendekatan kedua makna aneksasi dan integrasi tersebut diatas sangat mempengaruhi pola pikir generasi papua jika diperhadapkan dengan pemahaman tentang peristiwa yang pernah terjadi ditahun 90 an terkait proses penyelesaian sengketa sejarah politik teritori west papua oleh Belanda, Indonesia, Amerika Serikat dan PBB. Menelah sejarah status politik west papua dari beragam sumber sejarah yang ada kita tentu menjumpai banyak peristiwa yang sangat controversial dengan sejumlah keputusan baik secara politik maupun secara hukum.

 

Kronologi

Apr 1961 – NSC (Dewan Keamanan Nasional Amerika) menjalankan kampanye untuk meyakinkan Presiden AS Kennedy untuk mendukung skema NSC untuk mendapatkan     Indonesia  ke     Papua        Barat
Apr 1961 – Belanda ingin menjadikan Papua Barat sebagai wilayah perwalian PBB
Apr    1961–sedikit AS Barat          dewan        Papua
Sep 1961 – ulangi Belanda berharap untuk Papua Barat menjadi wilayah perwalian
Oktober 1961–   kesepakatan      masyarakat         Belanda     perwalian
Feb 1962–Robert        F Kennedy komentar pada situasi
Agustus 1962–Pernyataan  tentang      perjanjian
Sep   1962–Laporan   PBB  untuk          1962
Sep 1962 – Agenda 1962 Majelis Umum, lihat butir akhir
Mei 1963 – Indonesia menjadi administrator yang ditunjuk PBB wilayah
posting 1973 – ringkasan PBB Sejarah Administrasi
-Pemberitahuan-Jika PBB mengganti nama file lagi, ini adalah salinan dari itu ag-059 UNTEA.pdf 

Dari penjelasan singkat diatas dapat kita pahami bahwa persoalan sengketa west papua jika dipahami kesalahan dan kebenaranya secara mendalam tentu kita mempunyai keharusan untuk mencari solusi yang terbaik demi nasib generasi masa depan ras Melanesia yang ada di pasifik papua barat.

PEMBOHONGAN ORANG ASLI PAPUA BARAT SECARA EKONOMI

P

EMBODOHAN ORANG ASLI PAPUA BARAT SECARA EKONOMI

Sumber : Mama - mama Yali.

Pejabat tinggi Negara Indonesia dengan banggahnya mengkampanyekan proyek besar mereka ke tingkat kawasan maupun internasional dengan jargon ekonomi dan pembangunan di papua barat sudah majuh bahkan anggaran APBN selalu memprioritaskan pembangunan di papua. Kampanye proyek semacam itu tak lain hanya untuk kepentingan NKRI demi menutupi tuntutan manipulasi sejarah integrasi dan penentuan nasib sendiri oleh rakyat papua barat. kenyataan bahwa memang Sejumlah instrument pembangunan ekonomi di papua sangat maju secara cepat di beberapa kota-kota besar di papua barat seperti Jayapura, Biak, Manokwari, Sorong, Timika, Merauke dan kota-kota lain yang belum sempat di sebutkanya. Misalnya banyak ruko-ruko mewah bertaburan sepanjang jalan raya, Mall-Mall, Toko-toko, restoran, rumah makan, hotel, dan berbagai macam merek bengkel service alat-alat teknologi. Rakyat papua begitu cepat menyesuaikan dengan proses pembangunan ekonomi itu dan tanpa memikirkan secara mendalam membeli dan memilikinya demi meningkatkan kebutuhan sehari-harinya. dengan memiliki sejumlah barang itu ia beranggapan bahwa saya yang paling hebat dan paling mampu dibanding orang papua yang lain. bahkan tiap hari orang papua belanja sejumlah merek pakaian baru yang ditawarkan di berbagai toko-toko besar di papua. semuanya itu baik adanya karena diperhadapkan dengan zaman global, namun dibalik semua itu ada semacam pembohongan dan pembodohan sistematis yang di mainkan oleh bangsa Indonesia terhadap orang asli papua barat untuk menuju marginalisasi orang pribumi sehingga orang pribumi suatu waktu merasa terpojokan lalu protes tentu mereka akan mengstikma atau mencap orang papua sebagai orang miskin, bodoh, tidak mampu bersaing, pemalas kerja dan sebagainya. sebenarnya gurunya itu siapa? salah satu contoh realita yang sederhana adalah pakaian yang tiap hari orang papua pakai bahkan dalam sehari biasa ganti dua hingga tiga kali. pejabat asli papua pun bangga dengan hasil kerapian pakaian dinasya lalu toki dadah, wah saya ini sudah pejabat satu-satunya yang harus dihargai. semua itu baik, namun apakah pernah sadarkan diri kalau pakaian yang digunakan adalah hasil karya ciptaan orang asli papua atau orang lain? Apakah pejabat orang asli papua pernah perdayakan orang asli papua menjadi penjahit atau pemproduk pakaian? kita sebagai orang papua tahu dan selalu menyaksikan seketika kita singgah di rumah makan, restoran, toko-toko, supermarket, mall,  angkutan umum seperti taxi dan lain-lain yang pastinya karyawan tentu orang luar. Orang luar, yakni orang jawa, bugis, makasar dan sebagainya yang datang ke papua mempunyai motif hanya mencari kekayaan untuk memperkaya diri sendiri. mereka pun tidak memiliki kesadaran untuk perdayakan orang pribumi menjadi subjek produsen namun secara sadar sengaja membiarkan orang pribumi menjadi objek konsumen belaka, dan bukan datang untuk memperdayakan rakyat papua menjadi produk atau subyek utama ekonomi. Rakyat papua patut menyadari bahwa apa yang di praktekan oleh orang pendatang di tanah papua barat bukanlah alami melainkan program sistematis demi menguasai perekonomian di tanahnya orang papua. dengan hadirnya otonomi khusus dengan slogan bahwa orang asli papua harus menjadi tuan di negeri sendiri maka orang asli papua beranggapan bahwa untuk menjadi tuan di negeri sendiri harus menjadi pegawai negeri sipil, gubernur, DPR, Bupati dan sebagainya dengan demikian rakyat papua pada umumnya berbondong-bondong masuk dalam lingkaran birokrasi, pengurus partai, serta berkecimpung di dunia politik praktis. Pada hal menjadi tuan di negeri sendiri merupakan tanpa kehadiran proyek otonomi khusus otomatis orang papua sudah menjadi tuan di negeri sendiri.

bukti nyata otonomi khusus adalah mama-mama papua dapat berjualan di samping jalan raya, depan toko-toko dan mall-mall. Jika orang luar papua sungguh-sungguh membangun orang papua maka tidak mungkin sejumlah toko-toko, mall-mall, ruko mewah yang ada dalam kota-kota besar di tanah papua tentu dikelolah oleh orang asli papua namun realitanya tidak sedemikian maka orang papua patut menyadari akan realitas ini bahwa dibalik semua itu ada motif lain, yaitu hanya untuk memarginalisasi orang pribumi dan orang luar leluasa mengontrol perekonomian di papua. Jika kita orang papua beranggapan bahwa kondisi tersebut wajar-wajar saja maka percayalah bahwa lambat laun orang asli akan terpojokan sehingga menjadi penonton diatas tanahnya sendiri.

Melihat realitas diatas maka rakyat papua mempunyai keharusan untuk merefleksi diri dan mempunyai komitmen untuk mencari solusi apakah kondisi tersebut dibiarkan hingga anak cucu kita pun dapat merasakan yang kita rasakan saat ini atau cukup kita yang ada saat ini yang mengalaminya dan memutuskan rantai kebodohanya dari sekarang. pilihan ada pada diri orang asli papua masing-masing.

Penulis : Robby Y. Wasini

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG BELUM MEMBANGUN ASRAMA PUTRI, MAHASISWI DI TERLANTARKAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

 BELUM MEMBANGUN ASRAMA PUTRI, MAHASISWI DI TERLANTARKAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang di bawah masa pemerintahan Bapak Welington Wenda telah meletakan dasar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan membangun asrama di beberapa daerah di papua seperti, di kota Jayapura, Kota Manokwari, Kota Merauke dan kota lain sebagai pusat studi putra-putri generasi penerus pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Latar belakang yang mendasari pemikiran Bapak Welington Wenda memprioritaskan bangun asrama saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang dari masa karateker hingga definitif adalah

Ibu Kota Kab. Pegunungan Bintang (Oksibil)

melihat kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di negeri Ok Kabupaten Pegunungan Bintang masih minim, dan juga alasan lainya adalah perlombahan catur perpolitikan diantara kabupaten pemekaran baru dari kabupaten induk Kabupaten Jayawijaya di Pegunungan Tengah yang saling bersaing membangun ketertinggalan Sumber Daya Manusia (SDM). patut mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang karena Kontribusi masa pemerintahan Bapak Welington Wenda terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama asrama mahasiswa untuk menampung seluruh  mahasiswa dari 34 distrik untuk mempersiapkan diri menjadi kader penerus pembangunan sudah telah di upayakan dan disiapkan, salah satunya adalah Asrama Putra Mahasiswa Pelajar Kabupaten Pegunungan Bintang di Kota Studi Jayapura.

Namun sayangnya, Pemerintah Daerah masa kepemimpinan Bapak Welington Wenda hanya lebih fokus memprioritaskan membangun Asrama Putra dan belum begitu fokus memikirkan tempat (asrama) yang memiliki kapasitas untuk merangkul mahasiswi dari 34 distrik yang belajar di berbagai kota studi baik di papua maupun  daerah lain di Indonesia. di Kota Jayapura memang sudah ada satu asrama yang dibangun dan sudah terdaftar dalam Dipa Pemerintah Daerah namun tidak memenuhi kapasitas untuk menampung seluruh mahasiswi dari 34 distrik karena wadah tersebut hanya rumah kontrakan yang mempunyai kamar tidur tidak sampai 10 keatas, bahkan dalam menunjang sarana-prasarana yang rusak seringkali putri-putri sendiri yang berusaha hingga melengkapinya. sementara pemerintah selalu menuntut bahwa tugas utama mahasiswa hanya belajar tetapi realitanya selalu berbalik arah.  masa kepemimpinan era Pemerintahan Bapak Welington Wenda sudah berakhir sebelum merampung semua usaha dan niatnya untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik bangunan fisik, pasilitas penunjang dan sebagainya sudah bergeser kekuasaan  peralihan kepemimpinan dari pemerintahan Bapak Welington Wenda dengan harapan konsep baik yang belum terampung dapat dilanjutkan oleh  masa kepemimpinan pemerintahan yang baru yaitu masa kepemimpinan  Bapak Bupati Kostan Oktemka.

 Sebagai anak asli daerah, Bapak Bupati Kostan Oktemka memiliki niat besar dan berkomitmen untuk  mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) negeri ok Kabupaten Pegunungan Bintang dapat lebih meningkat kualitas mahasiswa pelajar generasi penerus pembangunan dari pemerintahan sebelumnya maka, dalam akhir tahun 2016 bapak mendatangi beberapa Asrama Putra di Kota Studi Jayapura dan semua keluhan kebutuhan penghuni sudah tersampaikan termasuk membangun Asrama Putri yang baru dan berkapasitas untuk merangkul seluruh mahasiswi dari 34 distrik. Kesulitanya adalah apakah dalam masa pemerintahan Bapak Bupati Kostan Oktemka dapat mewujudkan keluhan Mahasiswi Pelajar Kabupaten Pegunugan Bintang ataukah nanti pemerintahan periode berikutnya. semuanya tergantung dari bagaimana komitmen pemerintah daerah.

Dari penjelasan diatas  kita dapat meninjau dari  kesetaraan gender maka sadar entah tidak sadar kita dapat menciptakan dan mempraktekan ketimpangan gender yang sangat luar biasa dan menginjak-injak martabat perempuan negeri ok Kabupaten Pegunungan Bintang selama 14 tahun berjalanya pemerintahan. ironis memang karena praktek semacam itu  sangat kontroversial dengan Emansipasi Gerakan Kaum Perempuan dalam Deklarasi Resolusi Badan Ekonomi dan Sosial perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1975 tentang Women In Development (WID), serta konfrensi PBB tahun 2000 tentang “The Millenium Development Goals” (MDGS) yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai cara efektif untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit serta menstimulasi pembangunan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan.

Semoga kita semua anak asli Negeri Ok Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki kesadaran akan pentingya kesetaraan gender agar sama-sama bergandengan tangan dan berkomitmen untuk melangkah bersama menuju emansipasi.

Yepmum, Telepe, Lapmum, Asbe, Yelako, Ubrukane (YETELAS)…..

SANDIWARA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DAN SENGKETA WEST PAPUA

Strategi neoimperialis Amerika Serikat yang membuat sistem penjajahanya menjadi canggih di negara dunia ketiga adalah menciptakan Hukum Internasional dan perangkat pelaksanaanya. Sistem ini merupakan temuan baru sebagai adaptasi dan inovasi atas perubahan perpolitikan dunia ditandai dengan bermunculanya negara-negara baru yang merdeka dari sebelumnya yang merupakan bekas wilayah jajahanya. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem ini dibentuk pascah perang dunia kedua. dalam propagandanya selalu didengung-dengungkan bahwa pembentukan lembaga dunia beserta hukum-hukumnya merupakan upaya baru untuk menciptakan “Keamanan dan Ketertiban Dunia” dan untuk menciptakan kehidupan masyarakat dunia yang berkeadilan, sejathera, dan bermartabat. namun maksud sebenarnya dari para pemprakarsanya tidak demikian. hal itu tidak lain hanyalah sebagai sarana untuk melancarkan dan melindungi pelaksanaan berbagai kepentingan negara neoimperalis tersebut diatas. Hukum Internasional beserta perangkatnya adalah sebagai sarana untuk memudahkan melindungi neokolonialisme dan neokapitalisme. neokolonialisme adalah penjajahan yang dirubah menjadi bentuk baru setelah kemerdekaan Negara di dunia ketiga dari zaman penjajahan (kolonial) dan neokapitalisme adalah bentuk baru dari kapitalisme (pemodal) usai kemerdekaan Negara dunia ketiga. dengan diberlakunya hukum internasional tersebut legal sehingga penolakan terhadapnya biasa dicap sebagai pelanggaran sehingga harus diberikan sanksi. salah satu perangkat yang bertugas sebagai dewa damai masyarakat dunia adalah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK- PBB). maksud tulisan ini tidak membahas secara holistik struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa namun hanya membahas secara singkat pandangan penulis tentang keterlibatan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam tanggung jawabnya sebagai otak dari perdamaian dunia terhadap sengketa teritori west papua.

Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB idealnya dan yang menjadi harapan semua bangsa seluruh dunia, terutama negara-negara kecil dan miskin serta teritori yang belum berpemerintahan sendiri yang inginkan menentukan nasibnya sendiri. Dewan Keamanan PBB adalah lembaga yang menengahi konflik antar negara yang berlarut-larut dan tidak dapat ditangani oleh bangsa itu sendiri, untuk mencegah dan menghalangi nafsu infasi atau berperang dari penguasa-penguasa yang haus darah, dan mengembangkan wilayah kekuasaanya. artinya, Dewan Keamanan PBB merupakan lembaga yang dibentuk guna menjaga dan mengupayakan perdamaian dunia. pada awal terbentuknya, lembaga ini tampak sukses dan citranya sangat melambung karena dapat menyelesaikan perselisihan di dalam Negara yang dirundung perang saudara dan dapat mendamaikan perseteruan yang terjadi antar Negara. namun, jika dicermati, terutama pascah perang dingin akan terlihat perananya sebagai  kepanjangan tangan dari imperialis. Lembaga tersebut ternyata memiliki keberpihakan dan maksud-maksud tertentu dalam pelaksanaanya.

Lembaga ini begitu gagah perkasa menangani konflik yang terjadi antar negara-negara dunia ketiga yang bukan kelompok anggota imperialis, demikian pula jika konflik diakibatkan oleh negara-negara bukan kelompoknya. Kesigapan dan kecepatanya menangani juga tergantung seberapa besar kepentingan negara-negara  kapitalis didalamnya. namun, kemudian lembaga ini bekerja lamban dan membiarkan konflik yang terjadi di sebuah Negara yang tidak berguna untuk kepentingan imperialisme berlarut-larut.

Kita melihat badan keamanan PBB seakan menjadi dewa penyelamat bagi masyarakat yang tengah dilanda konflik seperti yang terjadi di west papua oleh Indonesia atas sengketa peristiwa sejarah status politik integrasi papua ke dalam kedaulatan NKRI sampai dengan sekarang. meski banyak yang terkesan sangat lamban sehingga banyak terjadi pembantaian dan pemusnahan etnis (genosida), diantaranya yang terjadi di beberapa Negara di afrika, antara lain di sudan, Ethiopia, kamboja dan saat ini west papua masih berlangsung. aksi Badan Keamanan PBB menjadi cepat dalam bertindak jika di dalamnya terdapat banyak kepentingan imperialis, antara lain terjadi di Timur Tengah, yakni terhadap Irak yang mencaplok Kuwait. mereka menjadi sigap dan cepat bertindak karena di dalamnya terdapat sumber minyak yang besar sebagai komoditi kepentinganya, sebagai fungsi kontrol terhadap wilayah jajahanya, dan sebagai penangkal ancamanya terhadap Negara satelitnya Israel. begitu pula yang terjadi di west papua, karena imperialis Amerika mengetahui bahwa di west papua adanya sumber tembaga yang menjadi komoditas negaranya maka mengecam belanda untuk mengalihkan administrasi kekuasaanya kepada PBB dengan setingan yang sedemikian rupa yang menghasilkan perjanjian New York Agreeman, Roma Agreeman, dan sejumlah resolusi PBB yang sangat kontroversial dengan prinsip dan tujuan Piagam PBB, namun bukanya PBB berpihak pada kepentingan nasib rakyat papua melainkan melegalkan semuanya demi komoditasnya, imperialis Amerika dan neokolonial Indonesia yang semuanya tidak mempunyai otoritas penuh dalam memutuskan kedaulatan teritori west papua. semua sandiwara itu begitu cepat terjadi tanpa memutus rantai akar persoalanya yang menyebabkan terjadinya impunitas konflik yang terus terjadi hingga sekarang, sementara Negara Imperialis Amerika lipat ekor dan menutup mata dengan konflik berkepanjangan yang terus berlangsung di teritori west papua dan menikmati hasil sumber daya alam dari tanah west papua yang notabene pengusung konsep piagam PBB demi terwujudnya perdamaian dunia.

 Indonesia semenjak tahun 1961 hingga tahun 1969 melakukan banyak terjadi pembantaian orang asli papua barat dengan konsep hukum perang yang di deklarasikan pada tanggal 19 desember 1961 di Yogyakarta hingga peristiwa-peristiwa lain seperti Biak Berdara, Abe Berdarah, Wamena Berdarah juga peristiwa penangkapan aktifis pro kemerdekaan west papua oleh TNI-POLRI tidak pernah ditangani serius dan cepat oleh PBB hingga sekarang. patut kita bertanya bahwasanya Allah menciptakan tanah West Papua untuk siapa, apakah untuk orang Amerika? Apakah untuk orang Indonesia? Apakah untuk PBB? Apakah untuk imperialis?  Secara tegas penulis menolak bahwasanya Sangat jelas bahwa kedaulatan tertinggi untuk memutuskan papua adalah milik siapa hanya atas persetujuan orang asli papua. 

Bersambung…

Sejarah adalah milik sang pemenang,

tugas kita adalah meluruskan yang bengkok.

KELAS BURU ORANG ASLI PAPUA DAN REAKSINYA TERHADAP REVOLUSI IDEOLOGI PAPUA MERDEKA

“Sejarah Dari Masyarakat Yang Ada Sampai Sekarang Adalah

 Sejarah Perjuangann Kelas”(Karl Marx).

Pendekatan pengetahuan terhadap lingkungan disekitar kita berada tentunya mendalami secara teori neomarxis, tidak terlepas dari dasar teori dialektika historis yang dikembangkan oleh Karl Marx untuk menganalisa struktur kelas kapital di eropa pascah revolusi industri. Karl marx mendefinisikan bahwa perjuangan antar kelas di sebabkan karena adanya faktor produksi dan pembagian pekerja, yang intinya adalah material yang kita miliki akan menyebabkan perbedaan antar status tingkat kelas yang satu dengan yang lainya.

Mama Papua jualan hasil bumi di atas tanah.

dengan landasan pemikiran itulah maka karl marx berpendapat bahwa sejarah dari masyarakat yang ada sampai sekarang  adalah sejarah perjuangan kelas. dari penjelasan singkat diatas kita menengok kembali bagaimana kedudukan dan peran masing-masing kelas atau golongan asli pribumi yang terstruktur di west papua yang sangat mempengaruhi kehidupan status seseorang dan karakternya dalam mempertahankan posisinya atau kelasnya terhadap reaksi dinamika sosiopolitik dan budaya yang mempengaruhi proses revolusi ideologi papua merdeka yang terus hidup dan berkembang dari waktu ke waktu dan generasi ke generasi. tanpa memahami pengaruh, keberadaan dari  kelas-kelas itu. revolusi yang diimpikan akan menjadi utopis alias impian belaka, karena sejarah revolusi sejati adalah kesatuan dan kekuatan kelas atau golongan itu sendiri. kelas buru merupakan tenaga kerja yang dipergunakan skill atau kemampuan otakya demi kepentingan kapital (pemodal), yang dikuras tenaganya, waktunya dan kemampuanya untuk meningkatkan modal kaum kapital padahal buru (tenaga kerja) hanyalah proletar (rakyat biasa) yang tidak mempunyai modal apa-apa sehingga suka-tidak suka harus secara terpaksa tunduk mengikuti kemauan pemilik produksi kaum kapital.

Orang asli west papua pada umumnya tidak terlepas dari struktur kelas yang dimaksudkan dalam penjelasan diatas bahwa ada beberapa tingkatan kelas yang dapat mempengaruhi perjuangan revolusi ideologi papua merdeka tersendat-sendat hanya karena takut akan kehilangan eksistensi posisinya juga material (hartanya) yang menyebakan munculnya reaksioner yang berbeda antara kelas yang satu dengan yang lainya atas revolusi papua merdeka. pada kenyataanya dari berbagai reaksi itu rakyat papua masi  mengalami banyak kesenjangan sosial dan juga di bantai, didiskriminasi, diteror, dibungkam hak-hak politiknya hingga menyebabkan terjadinya pembunuhan nyawa. semua fenomena ini tak lain hanya karena mempertahankan eksistensi status kelas itu sendiri. kelas borjuis orang asli papua terdiri dari beberapa golongan/kelompok diantaranya, Kelompok Agama, Kelompok Militer, Kelompok Birokrasi, Kelompok Intelektual, dan Kelompok Pengusaha. 

a.    Kelompok Agama

Agama merupakan aliran yang mengajarkan tentang kedamaian, keadilan, cinta kasih antara sang pencipta dan manusia serta manusia dengan sesama juga alam. orang asli papua yang berkecimpung didunia agama mayoritas betul-betul menegakan eksistensi ajaran agama itu sendiri dan mayoritas lain ada yang abu-abu atas penderitaan rakyat papua dan kondisi sosiopolitik yang terus terjadi di papua, akhirnya menimbulkan reaksi yang berbedah pula. ada yang betul-betul serius menantang ketidak adilan yang terjadi yang dilakukan pemerintah Indonesia, ada yang betul-betul menginginkan ketidak adilan yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai hal yang wajar dan harus terjadi. penomena ini menyebabkan dualisme reaksi yang tidak pernah akan terselesaikan.

b.    Kelompok Militer

Orang asli papua yang berkuasa di dunia militer ibarat lupa daratan sehingga mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan sesama manusia yang mempunyai asal-usul yang sama. Jika menganalisa secara mendalam terkait kelompok militer maka orang asli papua yang berkecimpung dikawasan ini tak lain hanyalah memperalat mereka dan hanya demi kepentingan nasional untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-harinya yang rendah di banding tenaga, waktu dan semangatnya tanpa pamri mengikuti perintah atasanya. anehnya adalah demi mengamankan kepentingan statusnya rela menyiksa hingga mengorbankan nyawa sesama ras dan sukunya sendiri semena-mena ia orang yang datang dari dunia lain. mereka yang didunia ini hanya dua pilihan, yaitu mempertahankan harga diri status dan pendapatan materialnya dan mengorbankan sesamanya atau menyelamatkan sesamanya dan merusak statusnya atau nyawanya melayang karena melalaikan perintah atasan, akhirnya terpaksa mengorbankan nyawa sesamanya demi mempertahankan eksistensi status dan materialnya. sungguh ironis, betapa stengah matinya orang papua yang terjun kedunia militer.

c.     Kelompok Birokrasi

Orang asli papua yang berkecimpung dalam dunia birokrasi adalah orang-orang yang suka malu-malu kucing padahal realitanya adalah mereka sudah tahu situasi sosiopolitik di papua yang sebenarnya. pura-pura diam dan apatis dengan keadaan. Slogan mereka hanya satu “Buat Apa Pusing Dengan Sistuasi, Negara Digaji Kok”. orang-orang ini takut dapat pecat oleh atasanya atau negara jika menentang ketidak adilan yang terjadi atau takut tidak dapat gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. sayangnya merekapun diperalat oleh kepentingan Negara Indonesia yang hanya terima gaji sebulan dibanding tenaga, kemampuan, waktu mereka setiap harinya dari pagi dikantor hingga pulang malam yang seharusnya digaji harus berbanding dengan tenaga mereka. karena demi memperkokoh status kelas mereka maka sentiment dan melakukan reaksi yang berbeda dengan perkembangan revolusi ideologi papua merdeka tak kunjung selesai. terkadang kesenjangan sosial ekonomi masyarakat masih jauh rendah dan miskin namun Laporan Pertanggung Jawabanya pun tak pernah ada temuan dari negara. semua dinamika itu taklain hanya karena memperkokoh status kelasnya dan materialnya.

d.    Kelompok Intelektual

yang mendiami dalam dunia intelektual ini adalah kelompok yang paling gengsi akan pengaruh-pengaruh dari kelompok lain, suka menetang dan sebagainya, namun terkadang mereka selalu bersandar di kelompok birokrasi dan kelompok pengusaha. orang papua yang tergolong dalam dunia ini adalah mahasiswa dan dosen. dosen sebagai produksi ilmu-ilmu dan teori sedangkan mahasiswa merupakan konsumen atau penerima ilmu-ilmu dan teori yang ditransfer oleh dosen. peranan dosen sangat berpengaruh terhadap perkembangan intelektual mahasiswa itu. merujuk dari sistem pendidikanya maka pendekatan sistem pendidikan di papua berbasis sistem pendidikan kapital, dimana sebagai sarana bisnis sehingga bukanya dosen mempersiapkan mahasiswa menjadi solusi dinamika sosiopolitik melainkan kader-kader pemimpin penindasan sesama yang lemah. hingga saat ini mahasiswa didoktrin dan saling mendoktrin antar sesama mahasiswa akhirnya menimbulkan reaksi yang berbeda pula atas dinamika revolusi ideologi papua merdeka. dalam kegiatan-kegiatan nonformal ditingkat kemahasiswaan pun diperhadapkan dengan sentiment anti revolusi ideologi papua merdeka yang realitanya ditakuti dan dijauhi bagaikan hantu dan sampah busuk namun sadar entah tidak sadar sebagai orang papua  (ideologi) itu akan selalu hidup bersamanya. salah satu faktor utama dalam realita dinamika ini adalah sistem kurikulumnya sehingga salah satu alternatif dalam sistem pendidikan harus dikolaborasikan dengan sistem hadap masalah yang ditawarkan oleh faulo freire agar mahasiswa itu bukanya menjauhi masalah melainkan mendekatinya dan mencari solusinya demi perubahan sosiopolitik itu sendiri. mahasiswa mempunyai peranan penting dalam penyelesaian sengketa revolusi ideologi papua merdeka namun sayang mayoritas mahasiswa diperhadapkan dengan berbagai tawaran sehingga ikut membungkam dan anti revolusi. 

e.     Kelompok Pengusaha

Orang papua pada umumnya yang ada dalam lingkaran ini realitanya adalah tidak memandang Negara Indonesia maupun revolusi ideologi papua merdeka tetapi lebih tertuju pada kepentingan diri sendiri dalam benaknya hanya satu slogan “Hari Ini Saya Menghasilkan Uang Berapa Banyak”. dengan landasan pemikiran itu maka mereka pun ikut memperkokoh sistem ketidak adilan dan menebarkan proyek dan ideologinya diseluruh penjuru tanah papua entah proyeknya meningkatkan kesejatheraan masyarakat atau menciptakan ketidak adilan itu bukan tujuan utama tetapi tujuanya yang terpenting bisa dapat menghasilkan  nilai lebih dari itu. terkadang demi memperlancar proyeknya dapat berkolaborasi dengan kelompok militer guna mengamankan kepentinganya sehingga masyarakat protes tentunya kelompok militer reaksi untuk mengamankan proyeknya dan untuk mengantisipasi itu kelompok ini akan taruhan sebagian pendapatanya membayarkan kelompok militer sehingga terjadilah kehendak kelompok kapital.

Kesimpulan

Hasil akhir daripada pertentangan kelas diatas dapat saling memperkokoh sedemikian rupah dan saling mempertahankan eksistensi status dan kelasnya masing-masing mengakibatkan kadar pengaruhnya sangat mempengaruhi fisikologis rakyat papua barat akhirnya yang terjadi hanyalah kontradiksi pro dan kontra dan saling ketidak percayaan antara kelompok yang satunya dan yang lainya maka rakyat biasa pun ikut memperkokoh kepentingan kelas-kelas itu. dalam kesempatan itulah Negara Indonesia berkolaborasi dengan kelas-kelas buruh orang asli papua untuk memperkokoh sistemnya sedemikian rupah sehingga yang perang melawan reaksi dan revolusi itu bukanya Negara Indonesia melainkan kelas-kelas orang asli papua sendiri yang nota bene satu asal moyang, yaitu ras Melanesia. rakyat papua diperhadapkan kepada kebimbangan, keraguan dan ketidak percayaan apakah harus melakukan revolusi untuk  keluar dari kungkungan Negara Indonesia dengan menentukan nasib sendiri dan mengatur rumah tangganya sendiri atau harus tinggal berintegrasi dengan Indonesia. kontradiksi ini bukanlah suatu kodrati ciptaan Allah bangsa leluhur negeri papua barat untuk orang papua sejak turun-temurun, generasi kegenerasi hidup dalam dualisme ideologi  melainkan hanyalah sebuah nafsu buatan kelas-kelas orang asli papua itu sendiri. maka dalam kesimpulan akhir dari tulisan ini adalah kelas-kelas yang tergabung dalam kelompok agama, militer, birokrasi, intelektual dan pengusaha asli mestinya menyadari akan realita dinamika sosiopolitik yang terjadi selama 55 (limapuluh lima) tahun semenjak berintegrasi dengan Negara Indonesia patut sadar bahwa masalah itu bukanlah ciptaan Allah melainkan buatan manusia yang tidak semestinya biarkan hidup dan berkembang terus-menerus. dengan demikian demi terciptanya kedamaian dan keadilan nasip generasi ras melanesia di west papua tentunya bersatu padu untuk mengakhirinya. menganalisa secara mendalam realita yang terjadi di papua pada intinya kelas-kelas itu hanyalah korban sistem buatan kolonial Indonesia. , bumbuh-bumbuh sejuta kebijakan dan regulasi manis yang dibuat sekalipun di dunia ini negera yang tumbuh berkembang dengan dualisme ideologi otomatis  rakyatnya tidak pernah akan sejathera. solusi terakhir hanyalah revolusi.

Revolusioner papua barat bukanlah senjata, senjata sesungguhnya adalah buruh dan proletar. “ ketakutan kami untuk mengatakan kebenaranlah yang menyebabkan selama bertahun-tahun memberi kesempatan dan kekuatan bagi para penindas menindas kami” Ibu Shirin Ebadi.

Sekian coretan singkat ini. Syukur Bagimu Tuhan….

Saran, kritik dan masukanmu adalah bukti cinta itu.

Yepmum….!!

                                          Oleh : Aktivis.